Pembayaran Zakat

Pembayaran Zakat

Zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimannya, dengan beberpa syarat”.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yaitu rukun islam yang ketiga. Hukumnya fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.

Firman Allah Swt Q.S. Annisa:77 yang artinya:

…dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu…”. (Q.S. Annisa:77)

Dan firman Allah Swt Q.S. At Taubah: 103:

Qur'an surat at atubah 103

 

 

Artinya:

“ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. At Taubah: 103).

Wajib membayarkan zakat sekalipun mempunyai tanggungan hutang kontan harus dibayar baik untuk Allah atau untuk manusia, maka yang lebih jelas, hutang tidak bisa mengugurkan kewajiban zakat.

Kewajiban pembayarannya adalah dengan seketika, sekalipun zakat harta anak kecil atau orang gila, karena hajat mustahiqiin terhadap zakat tersebut, setelah Tamakkun (memungkinkan) pembayarannya.

Karena kewajiban tanpa adanya kemungkinan untuk melaksanakan merupakan kewajiban yang tidak mampu dilaksanakan atau menyulitkan (I’anah Thalibin Juz 2 Hal. 199 Darul Fikr dalam Fathul Mu’in hal. 21).

Apabila menunda pembayarannya maka berdosa dan menanggung kerusakannya setelah terjadi tamakkun. Tapi jikalau menunda menanti adanya kerabat tetangga, orang yang lebih memerlukan atau yang lebih masalah.

Baca Juga:

Maka tidaklah berdosa, tapi harus menanggung jika harta zakat itu rusak, sebagaimana orang yang merusaknnya atau sembarangan dalam menyimpan harta tersebut. Seperti meletakkan dilain tempat simpanan semestinya, setelah cukup haul sebelum terjadi tamakkun.

Tamakkun terjadi dengan telah adanya “harta bergerak” yang tadinya tidak ada, atau telah beradanya “harta tidak bergerak” yang ada tempat yang sulit terjangkau, kalua belum juga ada, tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain, sekalipun kita membolehkan memindah zakat.

Dan telah adanya mustahiqiin (orang-orang yang berhak menerima zakat) atau telah ada sebagian diantara mereka, maka tamkkun disini terjadi pada jumlah sesuai dengan bagian yang telah ada itu, hingga jika rusak (karena belum diserahkan) wajib menggantinya.

Dan telah selsainya urusan agama atau dunia, seperti makan atau buang air. Tamkkun terjadi dengan telah datangnya masa pembayaran piutangnya, baik berupa emas perak maupun harta perniagaan.

Sedang ia mampu menagihnya, misalnya piutang berada pada orang kaya yang mau membayar serta tidak sedang pergi atau pada orang yang enggan membayar tapi ada saksi yang sah atau tidak ada saksi, tapi diketahui qadli atau ia sendiri mampu membereskan urusan piutangnya.

Maka seketika itu juga wajib mengeluarkan zakatnya, sekalipun ia sendiri belum menerima bayaran piutangnya, karena ia kuasa untuk mengambil utangnya.

Jika tidak biasa menagihnya lantaran penghutang melarat, mengundur pembayaran, tidak ada atau enggan membayar padahal tidak ada saksi, maka dihukumi sebagai barang dighasab. Ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali setelah diterimannya piutang tersebut.

Wajib zakat pada harta yang sedang dighasab orang atau tidak ada ditempat (hilang), tapi penyerahann zakatnya baru diwajibkan setelah terjadinya tamakkun dengan kembalinya barang itu ke tangannya.

Apabila seorang wanita diberi maskawin senishab emas/perak, sekalipun masih dalam tanggungan suami atau senishab binatang ternak tertentu, maka baginya wajib mengeluarkan zakatnya, jika cukup satu tahun terhitung sejak pemberiannya, sekalipun ia belum menerimannya dan belum pernah disetubuhinnya.

Tapi jika emas perak maskawin itu dalam tanggungan (tidak tunai), maka dipersyaratkan kemungkinan bisa menerimanya, dengan adanya sang suami itu kaya dan ada di tempat.

(peringatan) Menurut pendapat Adhar bahwa zakat berkaitan dengan harta yang dizakati sebagai kaitan syirkah. Sedangkan menurut qoul qadim yang dipilih oleh ar-Raimi, bahwa zakat berkaitan dengan tanggungan pezakat, bukan dengan harta yang dizakatinya.

Maka menurut pendapat pertama, mustahiq zakat bersekutu dalam kadar yang wajib dizakatkan.

Dengan hal tersebut, karena jika pemilik enggan membayarkan zakatnya, maka Imam boleh memungutnya secara paksa, sebagaimana harta perserikatan boleh dibaginya secara paksa bila sebagian pihak-pihak perserikat enggan membaginya.

Ulama’ tidak membeda-bedakan dalam masalah syirkah antara harta dan hutang, maka bagi pemilik harta tidak boleh mendakwa memiliki seluruh hartanya akan tetapi ia berhak menyerah terimannya. (novia_khil/kuliahislam).

Baca Juga:

SUMBER:

Rasjid, Sulaiman. 2018. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Fathul Mu’in. diterjemahkan oleh Hakim, Fikril & Abu Sholahuddin. 2014. Jawa Timur: Lirboyo Pres.

tafsiralquran.

multifluence (image).